Kamis, 14 November 2019 15:39 WITA

Jakarta Naikkan BBNKB, Harga Kendaraan di Sulsel Jadi Lebih Murah

Editor: Adil Patawai Anar
Jakarta Naikkan BBNKB, Harga Kendaraan di Sulsel Jadi Lebih Murah

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Di Sulawesi Selatan (Sulsel), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel justru menurunkan pajak BBNKB dari 12,5 persen menjadi 10 persen.

Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BBNKB  mengatur tentang kenaikan BBNKB sebanyak 2,5 persen. Perda ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan, yang berarti mulai diterapkan pada 11 Desember 2019. 

Dengan kenaikan pajak BBNKB, harga kendaraan baru di Jakarta bersaing dengan harga kendaraan di Sulsel, bahkan harga kendaraan baru di Jakarta bisa lebih mahal karena adanya selisih pajak sebesar 2,5 persen.

Penyesuaian tarif BBNKB DKI Jakarta dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor serta mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi di Jakarta. 

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin membenarkan, kenaikan pajak BBNKB di wilayah DKI Jakarta bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan. 
Pajak BBNKB naik 2,5 persen dari sebelumnya sebesar 10 persen menjadi 12,5 persen. 

Tujuan lainnya, kata Faisal, adalah menyeragamkan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa dan Bali. Sehingga, tidak ada kecemburuan antar pemilik kendaraan bermotor terkait pajak kendaraan tersebut.

Terpisah, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel Darmayani Mansyur, Rabu (13/11),  mengatakan, kenaikan pajak BBNKB Jakarta sangat positif bagi masyarakat Sulsel karena harga kendaraan baru di Jakarta bersaing dengan harga kendaraan baru di Sulsel.

Momen ini adalah peluang bagi Sulsel untuk meningkatkan PAD Sulsel dari setor pajak BBNKB. Selama ini masyarakat cenderung membeli kendaraan baru di Jakarta karena pajaknya sama dengan pajak di Sulsel. Saat ini pajak BBNKB terdapat perbedaan sebesar  2,5 persen.

Turunnya BBNKB Sulsel diatur pada Perda nomor 8 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi Perda nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam perda diatur bawa BBNKB Sulsel turun dari 12,5 persen menjadi 10 persen.

“Ini peluang bagi kita untuk merebut kembali potensi pembelian kendaraan baru masyarakat Sulsel yang selama ini banyak lari ke Jawa. Dampaknya sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Sulsel dan sekitarnya,” ujar Yani.

Selain meningkatkan PAD Sulsel, perbedaan pajak ini diyakini akan menggairahkan kembali usaha otomotif di Sulsel, baik penjualan kendaraan baru maupun kendaraan bekas karena adanya perbedaan pajak tersebut.

“Dan yang paling penting, kenaikan BBNKB ini akan mencegah orang melakukan kecurangan, misalnya dengan memalsukan KTP agar dapat membeli kendaraan di Jakarta karena harganya lebih murah dibanding di Sulsel,” kata Yani.

Loading...

Ia menambahkan, perbedaan harga kendaraan baru di Sulsel dan Jakarta bukan hanya diakibatkan oleh kenaikan pajak BBNKB tersebut. Namun juga karena adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB). 

“Di Jakarta tarif PKB sebesar 2 persen sedangkan tarif PKB di Sulsel hanya 1,5 persen dari nilai jual kendaraan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,” katanya lagi.

Bukan hanya itu, pajak kendaraan progresif di Sulsel juga lebih rendah dari pajak progresif di Jakarta. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2017 pajak progresif kendaraan pertama sebesar 1,5 persen, kendaraan kedua 2 persen, kendaraan ketiga 2,25 persen, kendaraan keempat 2,5 persen, dan kendaraan kelima sebesar 2,75 persen. Tarif ini tidak berlaku pada sepeda motor kecuali memiliki kapasitas mesin di atas 500 cc.

Sedangkan tarif pajak mobil pertama di Jakarta dipatok dengan tarif 2 persen. Tarif yang sama juga untuk pembelian sepeda motor pertama. Sedangkan kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2,5 persen. Tarif kendaraan ketiga dan seterusnya naik 0,5 persen. maksimal yang dikenakan adalah 10 persen, terhitung dari kepemilikan kendaraan ke-17 dan seterusnya.

Pengenaan tarif progresif di Jakarta lebih ketat yakni berdasarkan nama yang ada dalam daftar Kartu Keluarga (berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama). Sedangkan di Sulsel pengenaan tarif progresif hanya berdasarkan KTP, berdasarkan sesuai nama dan alamat yang sama.

“Jadi beban pajak tahunan di Sulsel lebih murah dibandingkan dengan pajak di daerah Jawa,” ujarnya lagi.

Selain Jakarta, tarif BBNKB sebesar 12,5 persen sekarang ini berlaku juga di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara. 

Sulsel memberlakukan tarif  BBNKB sebesar 10 persen mulai 1 Januari 2018. Hal ini diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi Perda nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara Tarif BBNKB sebesar 10 persen, saat ini masih berlaku di Provinsi Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. 

Sedangkan tarif BBNKB tertinggi, saat ini adalah 15 persen dan baru berlaku di lima provinsi, antara lain Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. 
Sementara Provinsi Maluku berlaku tarif BBN-KB sebesar 12 persen. Terakhir, tarif BBN-KB terendah berlaku di provinsi Aceh dengan besaran 9 persen.

Loading...
Loading...